AD / ART SWADAYA

AD / ART Swadaya

ANGGARAN DASAR (AD)
SOLIDARITAS WARGA ACEH BARAT DAYA (SWADAYA)

MUKADIMAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Bahwa sesungguhnya manusia sebagai makhluk Allah bertanggung jawab di hadapan Khaliq Nya (Hablun Minallah) dan sebagai warga Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab sesama (Hablun Minannas), dimana dari kedua aspek hablun dimaksud dijadikan sebagai landasan dan pedoman, dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pengampun.

Bahwa realitas sosial selama ini masyarakat Aceh yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan sekitarnya, selain tergabung di dalam organisasi kekeluargaan Taman Iskandar Muda (TIM), disamping itu mereka juga telah mengelompokkan dirinya kedalam organisasi sosial/keluargaan yang bersifat Kabupaten dan Kota dalam lingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bahwa berdasarkan sejarah sejak dulunya wilayah Aceh Barat Daya yang sekarang ini, secara dan administratif pemerintahan adalah merupakan bagian dari daerah Kabupaten Aceh Selatan- demikian juga lembaga-lembaga sosial/kekeluargaan pada setiap Kecamatan dalam wilayah Aceh Barat Daya yang berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya ketika itu -seluruhnya bernaung di dalam organisasi sosial/kekeluargaan yang bersifat Kabupaten yang bernama “Ikatan Keluarga Masyarakat Aceh Selatan” atau IKAMAS.

Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2002 (Lembaran Negara Rl Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4179), mulai tanggal 10 April 2002 Wilayah Aceh Barat Daya secara yuridis telah memperoleh peningkatan statusnya dari wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Selatan di wilayah Blangpidie menjadi daerah otonom dengan nama: Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bahwa dengan terbentuknya wilayah Aceh Barat Daya sebagai daerah otonom (Kabupaten baru), secara sosiologis tentu akan diikuti dengan pembentukan organisasi sosial/kekeluargaan yang bersifat Kabupaten pula.

Akhirnya atas dasar historis, yuridis, sosiologis itulah, maka masyarakat Aceh Barat Daya yang berdiam di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya, telah bersepakat pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2002 mendirikan organisasi sosial/kekeluargaan yang diberi nama: Solidaritas Warga Aceh Barat Daya, disingkat SWADAYA, dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal – 1
NAMA

Organisasi bernama: Solidaritas Warga Aceh Barat Daya, disingkat SWADAYA.

Pasal – 2
TEMPAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN

(1) SWADAYA, didirikan di Jakarta pada hari SABTU tanggal 23 Rabiul Awal 1421 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2002, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

(2) SWADAYA, berpusat dan berkedudukan hukum di Ibukota Jakarta.

BAB II
AZAS DAN LANDASAN

Pasal – 3
SWADAYA, berazaskan ISLAM dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Pasal – 4
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Pembentukan SWADAYA ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi anggotanya ke dalam sebuah wadah bersama, yang didasarkan atas berbagai kepentingan wilayah Kecamatan-Kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

(2) SWADAYA bertujuan:
a.Menghimpun warga masyarakat Aceh Barat Daya yang bertempat tinggal di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya ke dalam suatu wadah bersama secara kekeluargaan, untuk mewujudkan persatuan serta kerukunan dalam kehidupan yang seimbang, yaitu: keseimbangan rohaniyah dan jasmaniyah, keseimbangan pribadi dan masyarakat serta keseimbangan dunia dan akhirat.

b. Memelihara identitas dan kepribadian masyarakat Aceh Barat Daya, melalui pembinaan dan pelestarian adat-istiadat serta seni budayanya, dalam rangka ikut serta menyemarakkan ke-bhinnekaan bangsa Indonesia guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

c. Berusaha memberikan darma baktinya dalam berbagai bentuk, guna mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di segala bidang di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di bawah lindungan Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang dalam menuju Negeri, Baldatun thaiyibatun wa rabbun ghafur.

Pasal – 5
USAHA DAN KEGIATAN

SWADAYA, berusaha melakukan kegiatan:
(1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada para anggota dalam menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, dengan melalui pendalaman ajaran agama (Islam), serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan-nya terhadap anggota beserta keluarganya.

(2) Menyelenggarakan berbagai kegiatan di bidang sosial – ekonomi, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan martabat para anggota, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(3) Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa khususnya terhadap para anggota.

(4) Menjembatani kepentingan pembangunan dasar disegala bidang, antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Pemerintah Pusat serta Lembaga Negara / Swasta lainnya.

(5) Menyelenggarakan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai kalangan, baik perseorangan, Lembaga Pemerintah/Swasta, khususnya dengan organisasi kekeluargaan masyarakat Kabupaten dan Kota yang berada dalam lingkungan wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan umumnya organisasi Taman Iskandar Muda (TIM).

BAB IV
BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal – 6
BENTUK DAN SIFAT

(1) SWADAYA, berbentuk “KESATUAN” yang terdiri atas organisasi-organisasi kekeluargaan kecamatan yang berada dalam lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya.

(2) SWADAYA, bersifat integratif, koordinatif, komunikatif dan konsultatif.

Pasal – 7
FUNGSI

(1) Sebagai wadah permusyawaratan anggota masyarakat Aceh Barat Daya, yang bermukim di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan sekitarnya.

(2) Secara internal merupakan sebuah wadah penyatuan dan penyaluran aspirasi para anggota dan secara eksternal ikut serta berpartisipasi dalam rangka mensukseskan pengisian otonomi dan pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

(3) Bersedia menjadi penghubung antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Pusat, terutama terhadap para pengambil keputusan kebijakan politik, ekonomi dan pembangunan.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal – 8
ANGGOTA

(1) Anggota SWADAYA terdiri atas dasar kelembagaan (organisasi kekeluargaan kecamatan-kecamatan) dan individu atau per-seorangan.

(2) Persyaratan dan ketentuan untuk menjadi anggota, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal – 9
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih, untuk memangku jabatan dalam kepengurusan organisasi.

(2) Setiap anggota berkewajiban mentaati segala ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan lain-lainnya.

(3) Ketentuan dan pengaturan tentang hak dan kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
KEORGANISASIAN

Pasal – 10
PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat organisasi SWADAYA terdiri atas: Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Badan Pengawas.

Pasal – 11
DEWAN PEMBINA

(1) Ketua Dewan Pembina dipilih oleh Musyawarah Besar (MUBES) Anggota.

(2) Mereka atau tokoh-tokoh masyarakat yang telah memperlihatkan kegiatan dan pengabdiannya dalam kehidupan organisasi SWADAYA.

(3) Anggota Dewan Pembina dipilih dan diangkat oleh Ketua Dewan Pembina terpilih.

(4) Dewan Pembina terdiri: Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota.

Pasal – 12
DEWAN PENGURUS

(1) Dewan Ppengurus terdiri dari: Pengurus Harian, Pengurus Lengkap, dan Pengurus Paripurna.

(2) Pengurus Harian terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Umum, para Sekretaris dan Bendahara Umum, para Bendahara.

(3) Pengurus Lengkap terdiri dari: Pengurus Harian ditambah dengan Fungsionaris Bidang/Seksi.

(4) Pengurus Paripurna merupakan gabungan dari Pengurus Lengkap, Dewan Pembina dan Badan Pengawas.

(5) Ketua Umum Pengurus Harian dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Besar (MUBES) anggota

(6) Dewan Pengurus Harian diangkat oleh Ketua Umum terpilih.

Pasal – 13
DEWAN PENDIRI

(1) Dewan Pendiri merupakan para deklarator atas berdirinya organisasi SWADAYA.

(2) Adapun nama tokoh-tokoh para pendiri tersebut bersifat tetap (permanen) dan nama-nama mereka tidak boleh diganti, meskipun mereka telah meninggal dunia.

Pasal – 14
DEWAN KEHORMATAN

(1) Dewan Kehormatan terdiri dari para sesepuh masyarakat Aceh Barat Daya yang mempunyai wibawa dan kharisma, serta berpengaruh di lingkungan organisasi dan dalam kalangan masyarakat Aceh Barat Daya.
(2) Dewan Kehormatan berfungsi sebagai pengayom dalam kehidupan organisasi, dimana martabat dan kehormatannya senantiasa terjaga sebagai panutan.

(3) Dewan Kehormatan dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Harian bersama Ketua Dewan Pembina dengan memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh Barat Daya.

(4) Dewan Kehormatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya / Bupati.

Pasal – 15
BADAN PENGAWAS

(1) Badan Pengawas terdiri atas mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, khususnya tentang manajemen keorganisasian.

(2) Badan Pengawas berfungsi sebagai pengawas terhadap seluruh kegiatan jalannya roda organisasi.

(3) Ketua dan anggota Badan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Harian bersama Ketua Dewan Pembina.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN

Pasal – 16
JENIS MUSYAWARAH

Musyawarah anggota terdiri dari: Musyawarah Besar (MUBES), Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) dan Rapat Kerja (RAKER)

Pasal – 17
MUSYAWARAH BESAR

(1) MUBES merupakan kekuasaan tertinggi sebagai penentu dan pemutus akhir dalam sebuah organisasi.

(2) MUBES diadakan 5 (lima) tahun sekali di akhir dalam masa jabatan Dewan Pengurus, yang dihadiri oleh seluruh anggota.

(3) MUBES berhak menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta menyusun Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK).

(4) MUBES berhak memilih dan memberhentikan Dewan Pengurus serta Badan-Badan lainnya.

(5) MUBES, berhak menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus.
Pasal – 18

MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

(1) Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB), mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Besar (MUBES).

(2) MUBESLUB, dapat diadakan jika organisasi menghadapi keadaan yang luar biasa, dengan ketentuan:
a. Atas usul dan permintaan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.
b. Setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina.

Pasal – 19
RAPAT KERJA

(1) Rapat Kerja (RAKER) adalah musyawarah untuk membicarakan program kerja organisasi dan sekaligus dapat melakukan penilaian atas kinerja dan pelaksanaan tugas Dewan Pengurus dan Badan Pengawas; dalam tahun-tahun yang telah lalu atau yang sedang berjalan.

(2) RAKER dapat diadakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan organisasi.

(3) RAKER terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Badan Pengawas.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal – 20
SUMBER KEKAYAAN

(1) Sumber dana/keuangan SWADAYA diperoleh dari:
a. Iuran tetap anggota
b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau sumbangan masyarakat lainnya.

(2) Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Pasal-21

(1) Kekayaan organisasi diperoleh dari: hibah, waqaf, wasiat dan sumbangan dari pihak ketiga lainnya, yang dapat dijadikan sebagai kekayaan organisasi.

(2) Dewan Pengurus dapat memprakarsai pembentukan berupa: Yayasan, Badan Usaha dan Koperasi serta kegiatan lainnya.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan sumber keuangan dan kekayaan tersebut pada Pasal-20 dan Pasal- 21, diatur oleh Dewan Pengurus Organisasi.

BAB IX
ORGANISASI SOSIAL KECAMATAN

Pasal-22
PENGERTIAN DAN HUBUNGANNYA

(1) Yang dimaksud organisasi Kecamatan ialah organisasi kekeluargaan masyarakat Aceh Barat Daya dalam ruang lingkup tingkat Kecamatan yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan sekitarnya.

(2) Hubungan organisasi sosial/kekeluargaan kecamatan dengan SWADAYA hanya bersifat koordinatif, integratif, komunikatif dan konsultatif, yaitu:
a. secara internal organisasi sosial/kekeluargaan itu mempunyai hak otonomi masing-masing.
b. secara eksternal, aspirasi serta kegiatan lainnya disalurkan melalui mekanisme yang ada.

(3) Organisasi sosial/kekeluargaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, memperoleh hak dalam MUBES

BAB X
PERUBAHAN DAN PENETAPAN

Pasal-23
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

(1) Usul perubahan Anggaran Dasar dapat diadakan setelah diterima permintaan sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

(2) Anggaran Dasar SWADAYA dapat ditinjau dan diubah oleh Mubes, atas persetujuan 2/3 (dua pertiga) peserta yang hadir

Pasal-24
PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Penetapan Anggaran Dasar SWADAYA disahkan oleh Musyawarah Besar (MUBES) dan disetujui sekurang-sekurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta yang hadir.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN KEKAYAAN

Pasal-25
PEMBUBARAN ORGANISASI

(1) Pembubaran SWADAYA dilakukan oleh MUBES, dan yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

(2) Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan, apabila MUBES dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota peserta.

(3) Keputusan pembubaran dianggap sah, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota peserta MUBES yang hadir.

Pasal-26
KEKAYAAN ORGANISASI

Apabila SWADAYA telah dibubarkan, maka seluruh harta dan kekayaan organisasi akan dihibahkan kepada Lembaga-lembaga sosial yang Islami, terutama yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal-27
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum di tetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal-28
PENUTUP

Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah Besar (MUBES) IV di Jakarta.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 8 November 2014.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
SOLIDARITAS WARGA ACEH BARAT DAYA (SWADAYA)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal – 1
ANGGOTA

(1) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar (AD) Pasal – 8 ayat (1), adalah terdiri atas organisasi kekeluargaan Kecamatan-kecamatan yaitu:
a. Solidaritas Warga Kuala Batee dan Babahrot – Aceh (SWAKABA)
b. Ikatan Masyarakat Susoh (I.M.S.)
c. Ikatan Masyarakat Blangpidie Aceh Barat Daya (IMABDYA)
d. Putra Lembah Sabil Manggeng (P.L.S.M.)

(2) Warga dari Kecamatan-Kecamatan berikut:
– Kecamatan Babahrot
– Kecamatan Jeumpa
– Kecamatan Suak Setia
– Kecamatan Tangan-Tangan
– Kecamatan Lembah Sabil

(3) Keanggotaan SWADAYA berdasarkan perorangan

Pasal – 2
SYARAT KEANGGOTAAN

(1) Setiap anggota yang ingin menjadi anggota diwajibkan menyampaikan surat permohonan kepada Dewan Pengurus, dengan tembusan surat tersebut disampaikan kepada Dewan Pembina.

(2) Penerimaan dan penolakan terhadap permohonan tersebut, Dewan Pengurus wajib memberitahukan kepada yang bersangkutan (pemohon) secara tertulis.

Pasal – 3
KEWAJIBAN ANGGOTA

(1) Menaati seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta ketentuan-ketentuan lain dari Dewan Pengurus Harian.

(2) Melaporkan jumlah atau nama-nama para anggotanya masing-masing kepada Dewan Pengurus Harian.
(3) Setiap anggota diwajibkan membayar uang iuran anggota, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Harian.

(4) Setiap anggota wajib melaksanakan dan menghadiri MUBES Anggota apabila mendapat mandat dari organisasi Kecamatan masing-masing / perwakilan dari Kecamatan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 4
Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar (AD) pada Pasal-10, Pasal-11. Pasal-12, Pasal-14, Pasal-15 dan Pasal-16 adalah sebagai berikut:

Pasal 5
DEWAN PEMBINA

(1) Tugas utama Dewan Pembina adalah melakukan pembinaan organisasi SWADAYA secara kontinyu, untuk terciptanya suasana aman, tenang dan damai, khususnya dalam kepengurusan dan kehidupan berorganisasi.

(2) Melakukan penilaian-penilaian terhadap kinerja seluruh kegiatan Dewan Pengurus Harian.

(3) Apabila Dewan Pengurus Harian hendak merencanakan suatu kebijakan baru bagi organisasi yang bersifat subtansial, maka diwajibkan mendapat persetujuan dari Dewan Pembina.

(4) Dewan Pembina berhak menegur Dewan Pengurus Harian sampai pada pemberhentian, jika dianggap melanggar Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi sesuai mekanisme dan Prosedur Standar Operasional (Standar Operation Prosedure – SOP) Organisasi SWADAYA.

Pasal 6
DEWAN PENGURUS

(1) Melaksanakan semua keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Besar (MUBES) secara nyata, bagi kepentingan dan kemajuan organisasi.

(2) Terhadap kebijakan baru yang sifatnya prinsip dan strategis, di luar hasil keputusan MUBES, harus diperoleh persetujuan dari Dewan Pembina.

(3) Mengadakan pembagian kerja sesama para Ketua menurut bidangnya masing-masing.

(4) Melakukan penertiban administrasi dan pengelolaan keuangan organisasi.

(5) Menciptakan suasana kerja sama yang harmonis, terutama sesama aparatur organisasi.

(6) Terhadap surat menyurat yang dikeluarkan untuk pihak lain (eksternal) disamping ditanda tangani oleh Dewan Pengurus dan hendaklah diberi tembusan kepada Ketua Dewan Pembina.

(7) Memberikan laporan kepada Dewan Pembina secara berkala, atas kegiatan dan aktivitas organisasi selama pengelolaannya.

(8) Bertanggung jawab pada pelaksanaan Mubes Anggota

(9) Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka menghadapi Musyawarah Besar (MUBES) lima tahun sekali di akhir masa jabatannya.

Pasal 7
BADAN PENGAWAS

(1) Mengawasi secara kontinyu, khususnya tentang masalah administrasi dan keuangan organisasi.

(2) Hasil pengawasan pada ayat (1) hendaklah disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pembina.

BAB III
HALANGAN

Pasal 8
DEWAN PEMBINA

(1) Jika Ketua Dewan Pembina berhalangan karena meninggal dunia, maka secara otomatis diganti oleh Wakil Ketua Dewan Pembina sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut.

(2) Jika Ketua Dewan Pembina berhalangan karena mengundurkan diri, maka diganti oleh Wakil Ketua Dewan Pembina sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut.

Pasal 9
DEWAN PENGURUS

(1) Jika Ketua Umum berhalangan karena meninggal dunia, maka secara otomatis diganti oleh Wakil Ketua Umum sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut.
(2) Jika Ketua Umum berhalangan karena mengundurkan diri maka diganti oleh Wakil Ketua Umum sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut dengan sepertujuan Ketua Dewan Pembina dan akan diminta pertanggungjawaban Ketua Umum selama masa jabatannya .

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 10
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Pengurus Harian.

Pasal 11
PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada MUBES IV di Jakarta

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 8 November 2014.